ASN Dilarang Aktif di Medsos Capres: Wujud Netralitas Aparatur Sipil Negara

ASN Dilarang Aktif di Medsos Capres: Wujud Netralitas Aparatur Sipil Negara
ASN Dilarang Aktif di Medsos Capres: Wujud Netralitas Aparatur Sipil Negara
TIYARMANGULO.COM
- Pada Senin, 25 September 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan kebijakan yang mengatur aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di media sosial terkait Pemilu 2024. Kebijakan ini secara tegas melarang ASN untuk melakukan sejumlah aktivitas di platform media sosial yang berkaitan dengan calon presiden (capres) dan calon dewan, gubernur, wali kota, serta bupati. Hal ini menjadi salah satu bentuk langkah konkret untuk menjaga netralitas ASN dalam ranah politik.

Netralitas ASN dalam Konteks Politik

Netralitas ASN dalam konteks politik adalah prinsip yang sangat penting. ASN memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia. Oleh karena itu, mereka diharapkan untuk menjaga kemandirian dan netralitas mereka dalam urusan politik. Netralitas ini adalah salah satu pijakan dasar yang ditegakkan dalam hukum dan peraturan yang mengatur ASN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN.

Kewajiban ASN dalam Menggunakan Media Sosial

Menurut Nur Hasan, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, ASN memiliki kewajiban untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka diharapkan tidak hanya untuk tidak mendukung secara aktif calon presiden atau calon lainnya, tetapi juga dilarang untuk memberikan pandangan politik mereka secara praktis atau langsung di media sosial. Hal ini disebabkan oleh posisi mereka sebagai penyelenggara kebijakan publik yang harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan atau partai politik.

Sanksi Bagi ASN yang Melanggar Ketentuan

Kebijakan ini juga memiliki sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 87 ayat 4 huruf c menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika mereka menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengharuskan PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik untuk mengundurkan diri secara tertulis.

Larangan PNS dalam Kampanye Politik

ASN Dilarang Aktif di Medsos Capres: Wujud Netralitas Aparatur Sipil Negara
ASN Dilarang Aktif di Medsos Capres: Wujud Netralitas Aparatur Sipil Negara
Tidak hanya itu, PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada para calon presiden dan ikut dalam kampanye politik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kesimpulan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh BKN ini adalah langkah konkret dalam menjaga netralitas ASN dalam konteks politik. Netralitas ASN adalah prinsip yang sangat penting untuk menjaga integritas dan independensi penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia. Dengan adanya larangan seperti ini, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan independen tanpa adanya pengaruh politik dari golongan atau partai tertentu.***

#NetralitasASN
#ASNdanMedsos
#Pemilu2024
#KebijakanBKN
#PNSNetral
#MediaSosialdanPolitik
#KodeEtikASN
#NetralitasPNS
#KemandirianASN
#DemokrasiIndonesia

Post a Comment for "ASN Dilarang Aktif di Medsos Capres: Wujud Netralitas Aparatur Sipil Negara"