Konflik Agraria di Sumatera Barat: Masyarakat Nagari Air Bangis dan Bidar Alam Menuntut Keadilan

Konflik Agraria di Sumatera Barat: Masyarakat Nagari Air Bangis dan Bidar Alam Menuntut Keadilan
statik.tempo.co
TIYARMANGULO.COM
- Pada Senin, 18 September 2023, Masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mendatangi Komisi Nasional HAM Republik Indonesia (RI) untuk melaporkan kasus pelanggaran HAM yang mereka alami. Mereka datang dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar.

Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, mengungkapkan bahwa kasus yang dialami oleh kedua kelompok masyarakat ini merupakan bukti bahwa negara masih mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Klaim sepihak negara terhadap tanah yang dikelola oleh masyarakat adalah masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Wengki Purwanto menyatakan, "Negara sampai saat ini masih terlihat berwatak orde baru dalam menyelasikan konflik agraria."

Walhi Sumbar mengajukan permintaan agar penyelesaian konflik agraria di bidang kehutanan dan wilayah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan secara restorative justice (RJ). Mereka berpendapat bahwa negara harus menghormati dan melindungi masyarakat di Nagari Air Bangis dan harus menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani di Bidar Alam.

Konflik agraria yang melibatkan warga Nagari Air Bangis muncul seiring dengan pencanangan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan kilang minyak dan petrokimia di wilayah yang ditempati oleh warga Nagari Air Bangis dan Nagari Batahan. Proyek ini akan dilakukan oleh PT Abaco Pasifik Indonesia milik pengusaha Emil Abbas.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, telah mengeluarkan izin penggunaan lahan seluas 30 ribu hektar pada tahun 2021 untuk proyek tersebut. Namun, menurut Walhi, sekitar 10 ribu hektar dari lahan tersebut merupakan lahan pertanian masyarakat. Setidaknya 45 ribu warga diperkirakan terdampak oleh proyek ini.

Di sisi lain, warga Bidar Alam mengalami konflik agraria dengan PT Ranah Andalas Plantation (RAP). PT RAP disebut menguasai tanah milik masyarakat Nagari Bidar Alam tanpa hak. Pada tahun 2020, PT RAP melaporkan dua orang warga Nagari Bidar Alam ke kepolisian dengan tuduhan pencurian di lahan tersebut.

Selanjutnya, LBH Padang meminta pemerintah untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Kasus masyarakat Nagari Air Bangis dan Bidar Alam ini menjadi tambahan dalam rangkaian konflik agraria yang terus berlanjut di Indonesia. Konflik serupa juga terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, setelah masyarakat menolak relokasi untuk pembangunan PSN Rempang Eco-City.

Konflik ini mencerminkan kompleksitas masalah agraria yang masih menghantui sebagian besar masyarakat Indonesia, di mana hak-hak masyarakat adat dan hak atas tanah seringkali menjadi taruhan dalam pembangunan proyek-proyek besar. Walhi Sumbar dan LBH Padang berupaya agar konflik ini dapat diatasi dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.***

Post a Comment for "Konflik Agraria di Sumatera Barat: Masyarakat Nagari Air Bangis dan Bidar Alam Menuntut Keadilan"