Kasus Pengujian UU Pengadaan Tanah di Mahkamah Konstitusi

Kasus Pengujian UU Pengadaan Tanah di Mahkamah Konstitusi
Kasus Pengujian UU Pengadaan Tanah di Mahkamah Konstitusi
TIYARMANGULO.COM
- Seorang warga Batam, Indra Anjani, telah mengajukan permohonan pengujian materiel Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 137/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Selasa (24/10/2023) di Ruang Sidang Panel MK.

Latar Belakang Kasus

Pemohon dalam kasus ini mengajukan pengujian atas beberapa pasal dalam UU Pengadaan Tanah yang dia anggap tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Pasal-pasal yang diujikan meliputi Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1). Pasal 9 ayat (1) UU Pengadaan Tanah menyatakan, "Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat."

Kuasa hukum Pemohon, Muhammad Iqbal Kholidin, berpendapat bahwa norma ini tidak mendefinisikan dengan jelas pengertian dari 'kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat', yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Dampak konkret dari norma ini dalam pandangan Pemohon terlihat dalam Pembangunan Rempang Eco City, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Iqbal juga menyoroti bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk meredistribusikan tanah melalui fenomena agraria demi menciptakan keadilan sosial, dan meredistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah.

Permintaan Pemohon

Pemohon dalam petitium provisinya meminta MK untuk menghentikan PSN Rempang Eco City atau setidaknya menangguhkannya. Selanjutnya, dalam petitum terhadap pokok permohonan, Pemohon meminta MK menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertentangan secara keseluruhan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Argumentasi Pemeriksaan

Selama pemeriksaan, para hakim MK juga memberikan sejumlah pertanyaan dan saran terkait kasus ini. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mempertanyakan bacaan Pemohon atas PMK 2/2021 Pasal 10 ayat (2) huruf a, yang memuat sistematika bagian awal dari permohonan yang diajukan ke MK. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebutkan bahwa beberapa pasal yang dipersoalkan pada permohonan ini, seperti Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1), perlu dibangun dengan argumentasi yang jelas.

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul juga meminta agar Pemohon mencermati putusan MK terdahulu yang masih berkaitan dengan permohonan yang diajukan pada perkara ini, khususnya Putusan Perkara Nomor 50/PUU-X/2012, yang telah memutuskan konstitusionalitas beberapa pasal UU Pengadaan Tanah. Manahan menekankan perlunya ketersambungan antara alasan mengajukan permohonan dengan petitum.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Pemohon diberikan waktu 14 hari ke depan untuk menyempurnakan permohonan, dan naskah perbaikan harus diserahkan selambat-lambatnya pada Senin, 6 November 2023, pukul 09.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Kasus ini akan terus dipantau oleh masyarakat untuk melihat perkembangan lebih lanjut, apakah MK akan memutuskan untuk menghentikan atau menangguhkan PSN Rempang Eco City, serta bagaimana MK akan memutuskan terkait keseluruhan UU Pengadaan Tanah.***

#PengujianUUtanahMK
#RempangEcoCity
#HakAsasiManusia
#KonstitusiIndonesia
#KeadilanSosial
#KasusMahkamahKonstitusi
#PembangunanBerkelanjutan
#PengadaanTanah
#MKIndonesia
#HukumDanKeadilan

Post a Comment for "Kasus Pengujian UU Pengadaan Tanah di Mahkamah Konstitusi"